Buser24.com | Aceh Tamiang.
Jalan seharusnya menjadi penghubung antara masyarakat dengan berbagai aktivitas kehidupan, Namun, ketika jalan berubah menjadi tanah berlubang, berlumpur dan dipenuhi genangan, perjalanan menuju tempat kerja maupun sekolah justru dapat berubah menjadi ancaman keselamatan bagi pengguna jalan, baik itu masyarakat setempat maupun masyarakat luar yang masuk dalam kampung
Peristiwa yang dialami Maulida Dhuhra (34), guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di SDN Lueng Manyo, menjadi salah satu gambaran nyata dari persoalan tersebut.
Sekitar pukul 07.38 WIB, Maulida berangkat dari Paya Kulbi, Dusun Tualang, menuju sekolah dengan mengendarai sepeda motor dengan membonceng putrinya yang masih berusia enam tahun, yang juga bersekolah di SDN Lueng Manyo. Perjalanan rutin yang semestinya berlangsung seperti biasa justru berakhir dengan kecelakaan ketika Maulida melintasi ruas jalan, tepatnya di Desa Alue Ie Puteh kecmatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, Senin (5/10/26). Pagi
Kondisi jalan yang berupa tanah, berlubang dan berlumpur menjadi tantangan tersendiri bagi pengguna jalan. Terlebih, pada salah satu sisi jalan terdapat galian yang dibuat untuk mengalirkan air dari badan jalan menuju parit.
Saat sepeda motor yang dikendarai Maulida mencapai bagian tersebut, kendaraan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Mundur pun sulit dilakukan. Dalam kondisi kehilangan keseimbangan, Maulida berusaha mempertahankan sepeda motornya agar tidak menimpa sang anak yang duduk di belakang.
“Saya tahan kereta supaya tidak menimpa anak di belakang,” ujar Maulida saat terjatuh kapada awak media.
dan akhirnya terjatuh bersama anaknya yang masih berusia 6 tahun, Kaki kirinya terasa kebas dan sakit. serta mengalami luka lecet pada kaki dan bahu kiri, telapak tangan terasa sakit, serta bahu kiri mengalami terkilir.
dari inseden tersebut, terlihat anak dari Maulida beruntung tidak mengalami luka. Namun, anak berusia enam tahun tersebut sempat menangis karena syok setelah ikut terjatuh bersama ibu nya.
Warga yang melintas kemudian memberikan pertolongan. Maulida bersama anak dan sepeda motornya dievakuasi dari lokasi. Karena tidak lagi memungkinkan meneruskan perjalanan, ia akhirnya kembali ke rumah dan diantar oleh Wakil Kepala Sekolah yang kebetulan berada di lokasi.
Pertanyaannya kemudian sederhana, apakah kecelakaan seperti ini harus terlebih dahulu terjadi agar kondisi jalan mendapat perhatian serius?
Jalan Rusak, Warga Terpaksa Bergerak Sendiri
Kondisi jalan di lokasi kejadian bukan persoalan yang muncul begitu saja.
Kepala Dusun Lama Kampung Alue Ie Puteh, Jaylani, menjelaskan bahwa bagian jalan tersebut sebelumnya mengalami genangan akibat kondisi badan jalan yang berlubang.
tepatnya Pada hari Minggu tanggal 4 Okteber 26 sehari sebelum kecelakaan, warga secara swadaya menggali sisi kanan jalan untuk membuka aliran air menuju parit’,Ujar Jaylani.
Terkait hal tersebut, Langkah yang dilukan oleh warga setempat patut diapresiasi. Tetapi pada saat yang sama, kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan lebih besar, mengapa masyarakat harus turun tangan secara swadaya untuk mengatasi persoalan akses jalan yang setiap hari digunakan warga, guru dan anak-anak sekolah?
dikesempatan yang sama, Sekretaris Desa Alue Ie Puteh, Jamaluddin, juga membenarkan bahwa penggalian dilakukan masyarakat sebagai upaya mengatasi genangan air yang menutupi badan jalan.
terlihat Di lapangan, sisi kiri jalan memang telah dirapikan dan masih dapat dilalui. Namun, fakta bahwa jalan tersebut tetap berlubang, berlumpur dan memiliki bagian galian yang berisiko menunjukkan bahwa persoalan keselamatan pengguna jalan belum sepenuhnya selesai.
Setelah kecelakaan terjadi, pemerintah desa kemudian memasang penanda sementara menggunakan potongan batang pisang yang diberi plastik menyerupai bendera.
Langkah tersebut merupakan bentuk respons cepat yang layak diapresiasi. Namun, tentu saja, penanda dari batang pisang bukanlah solusi permanen untuk persoalan infrastruktur jalan.
“DID Sudah Ada, Lalu Apa Kabar Realisasinya”..?
Yang menarik, ruas jalan tersebut disebut telah masuk dalam DID tahun 2026.
Datok Penghulu Alue Ie Puteh menyampaikan bahwa rencana penanganan jalan sebenarnya sudah ada. Namun, pelaksanaannya terkendala dampak banjir yang melanda Aceh Tamiang pada akhir November 2025.
Di sinilah persoalan publik kemudian patut dipertanyakan.
Jika perencanaan teknis atau DED sudah tersedia, masyarakat tentu berhak mengetahui, kapan rencana tersebut benar-benar diwujudkan?
Sebab bagi masyarakat, DID bukanlah jalan yang bisa dilalui. Dokumen perencanaan tidak otomatis membuat jalan menjadi aman. Yang dibutuhkan masyarakat adalah jalan yang benar-benar diperbaiki dan dapat digunakan dengan layak.
Banjir memang menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pembangunan dan pemulihan infrastruktur di Aceh Tamiang. Namun, kondisi tersebut semestinya tidak membuat persoalan keselamatan pengguna jalan terabaikan begitu saja.
Pemerintah daerah tentu memiliki keterbatasan anggaran, prioritas pembangunan dan berbagai persoalan pascabencana yang harus ditangani. Tetapi ketika sebuah ruas jalan digunakan setiap hari oleh guru dan anak-anak sekolah, aspek keselamatan semestinya menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan skala prioritas.
“Jangan Menunggu Korban Berikutnya”
Kecelakaan yang dialami Maulida seharusnya tidak berhenti sebagai sebuah peristiwa kecelakaan biasa.
Ada pesan penting di balik kejadian tersebut.
Seorang guru yang hendak menjalankan tugas mendidik anak-anak justru harus berhadapan dengan risiko kecelakaan di perjalanan. Bahkan, ia harus berjuang mempertahankan sepeda motornya agar tidak menimpa putrinya sendiri.
Hari ini Maulida dan anaknya masih beruntung. Sang anak tidak mengalami luka serius.
Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana jika kendaraan yang kehilangan keseimbangan itu berada di tengah rombongan anak sekolah? Bagaimana jika pengguna jalan lain mengalami kecelakaan yang lebih parah? Dan bagaimana jika kondisi jalan tersebut kembali menimbulkan korban?
Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin terdengar kritis. Namun, kritik terhadap infrastruktur publik bukanlah bentuk permusuhan kepada pemerintah. Kritik justru diperlukan agar pembangunan tidak hanya berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bersama pemerintah desa dan instansi terkait perlu memastikan ruas jalan menuju SDN Lueng Manyo mendapat perhatian serius. Jika memang telah masuk DED 2026, masyarakat layak mendapatkan kejelasan mengenai tahapan dan tindak lanjut penanganannya.
Minimal, sebelum pekerjaan permanen dapat dilaksanakan, langkah-langkah pengamanan harus dilakukan untuk meminimalkan risiko bagi pengguna jalan.
Sebab pembangunan infrastruktur pada akhirnya bukan sekadar persoalan panjang jalan, volume pekerjaan atau besarnya anggaran.
Pembangunan adalah tentang keselamatan dan kenyamanan manusia yang menggunakannya.
Jangan sampai pemerintah baru bergerak cepat setelah muncul korban berikutnya.
Kecelakaan yang dialami Maulida semestinya menjadi alarm bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, jalan menuju sekolah bukan sekadar akses transportasi, tetapi bagian dari jaminan keselamatan guru dan anak-anak dalam menuntut ilmu.
Masyarakat tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya berharap jalan yang setiap hari mereka gunakan dapat dilalui dengan aman.
Dan ketika sebuah ruas jalan sudah masuk dalam rencana pembangunan, pertanyaan masyarakat sebenarnya sangat sederhana.
(Andi)
Komentar