Tanjung Selor, 8 Maret 2026 – Di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara), tiga entitas besar warisan sejarah di Pulau Borneo mengambil langkah strategis untuk memperkuat kembali peran mereka dalam dinamika pembangunan daerah.
Bertempat di Baratan, Tanjung Selor, Sabtu (8/3), pimpinan lembaga adat dari Kesultanan Bulungan, Kesultanan Gunung Tabur, dan Kesultanan Sambaliung menggelar pertemuan penting guna merumuskan arah kebijakan serta meningkatkan posisi tawar kesultanan dalam pembangunan yang dinilai selama ini belum sepenuhnya melibatkan unsur adat.
Pertemuan yang berlangsung di kediaman Ketua Adat Kesultanan Bulungan, Darmansyah, dilatarbelakangi oleh keresahan kolektif atas minimnya peran kesultanan dalam pembangunan lintas sektoral, meskipun memiliki legitimasi historis dan kultural yang kuat di wilayah tersebut.
Hadir dalam pertemuan tersebut empat tokoh utama kepemimpinan adat, yakni Datu Buyung Perkasa (Ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan Provinsi Kaltara), Darmansyah (Ketua Adat Bulungan Kabupaten Bulungan), Adji Raden Moh. Bahrun (Sultan Gunung Tabur), serta Datu Amir, Sultan Raja Muda Perkasa (Sultan Sambaliung).
“Kami telah menyusun agenda program di berbagai lini. Intinya, kami akan membangun komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi dan kabupaten agar keberadaan kesultanan mendapat porsi yang layak dalam arah kebijakan pembangunan,” tegas Datu Buyung Perkasa.
Pertemuan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga menghasilkan sejumlah kesepakatan konkret. Di antaranya rencana pembangunan kebun ulayat sebagai sumber pendapatan mandiri bagi keluarga besar kesultanan dan masyarakat adat.
Selain itu, Kesultanan Bulungan Kabupaten menyatakan komitmennya untuk menghibahkan lahan seluas 10 hektare yang akan digunakan untuk pembangunan kompleks lembaga pemasyarakatan (lapas) di Kalimantan Utara, fasilitas yang hingga kini masih sangat dibutuhkan.
Aliansi tiga kesultanan ini juga sepakat untuk menjadwalkan audiensi strategis dengan pemerintah, mulai dari tingkat daerah hingga pusat, guna menyampaikan aspirasi masyarakat adat secara langsung.
Sebagai bagian dari upaya menjaga marwah dan kesinambungan nilai-nilai adat, aliansi ini juga berencana melakukan kunjungan resmi ke Kesultanan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur guna memperkuat sinergi antar-kerajaan di Pulau Borneo.
Sultan Sambaliung, Datu Amir, menegaskan bahwa langkah ini merupakan upaya mengembalikan posisi adat sebagai mitra sejajar pemerintah.
“Kesultanan bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan identitas yang harus hidup dalam kebijakan masa depan. Kami tidak ingin hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Pertemuan ini adalah mandat untuk memastikan aspirasi masyarakat adat terdengar hingga ke tingkat pusat,” tegasnya.
Pertemuan ini juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi sayap (underbow) kesultanan, seperti Laskar Permada, Laskar Tameng Adat Borneo, dan Aliansi Benua Serumpun Bulungan, yang menyatakan kesiapan untuk mengawal visi besar tersebut.
Ke depan, aliansi tiga kesultanan di Pulau Kalimantan ini dijadwalkan akan melakukan audiensi formal dengan pemerintah kabupaten, provinsi, hingga kementerian terkait di Jakarta guna memaparkan peta jalan kontribusi mereka dalam pembangunan daerah.
Reporter Fendy
