Beranda NASIONAL Terkait PLTA Koto Panjang, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Adakan Pertemuan Dengan...

Terkait PLTA Koto Panjang, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Adakan Pertemuan Dengan Gubernur Sumbar

BERBAGI

FPIISUMBAR.COM – Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri DR. Moch. Ardian N., M.Si bersama rombongan berkunjung ke kantor Gubernur Sumbar sekaligus mengadakan pertemuan dengan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno di dampingi Wakil Gubernur Nasrul Abit diruang kerja gubernur.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit sampaikan pertemuan ini merupakan langkah maju Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dirjen Keuangan Daerah terkait persoalan Pajak Air Permukaan (PAP) di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang antara Pemprov Sumbar dan Pemprov Riau.

“Gubernur Irwan Prayitno dan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri telah membahas berbagai hal yang baik dalam menyelesaikan persoalan PAP PLTA Koto Panjang yang saat ini cukup memanas, juga menyampaikan solusi yang baik dalam menuntaskan persoalan ini dan sebelum diputuskan tentu hal ini juga akan dibicarakan dengan pemprov Riau terlebih dahulu,” ungkap Nasrul Abit disela-sela usai pertemuan tersebut, Kamis (6/8/2020).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Plt Direktur Perimbangan Keuangan Daerah Kemendagri, Sekdaprov Drs.Alwis, Asisten Pemerintahan Devi Kurnia,SH.MM, Kepala Bakeuda Zainuddin, Kabiro Kerjasama Pembangunan dan Rantau Drs. Luhur Budianda, MSi.

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit sampaikan, pemerintah provinsi Sumatera Barat tetap mengedapan koridor rasa nasionalisme, prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang utama.

“Pak Gubernur Irwan Prayitno dalam pembicaraan tetap mengedapan rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang utama. Rasa nasionalisme mesti kita kedepan dan tentu berharap pengambilan keputusan pemerintah pusat berprinsip rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara umum, baik bagi Sumatera Barat maupun baik juga bagi Riau,” ujar Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga ungkapkan, pak dirjen juga menyampaikan niatnya yang tulus untuk menyelesaikan persoalan ini baik secara aturan perundang-undangan yang berlaku maupun dengan rasa persaudaraan dan kepentingan umum.

“Dalam pertemuan dialog yang santai ini pak Dirjen berjanji akan mencari solusi yang tepat dan baik dalam memajukan pembangunan kedua daerah dan mendahulukan kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang utama,” ujarnya.(rel)