SAMARINDA – Ribuan massa menggelar aksi besar-besaran dengan mengepung Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Selasa (21/04/2026). Aksi ini menjadi bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai belum berpihak kepada rakyat.
Dalam orasinya, massa secara tegas menyoroti dugaan masih maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam tata kelola pemerintahan daerah. Mereka menilai, lemahnya transparansi dan pengawasan membuka ruang bagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
“Ini bukan sekadar aksi, ini peringatan keras. Kami menuntut perubahan nyata, bukan janji,” teriak salah satu orator.
Selain itu, massa juga mendesak DPRD Kalimantan Timur untuk tidak pasif dalam menjalankan fungsi pengawasan. Mereka menilai DPRD belum maksimal dalam mengontrol jalannya pemerintahan.
Aksi yang berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan ini menambah daftar panjang gelombang protes masyarakat terhadap kebijakan daerah. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah provinsi terkait tuntutan tersebut.(fen)
