Buser24.com – Langkat ( Sumut )
Besarnya kesempatan peluang dalam dugaan memperoleh keuntungan pengelolaan belanja barang dan jasa melalui pembangunan jalan usaha tani, dermaga ( tambatan perahu ) sebagai alternatif program Ketapang ( ketahanan pangan ) di sinyalir menjadi penyebab program Ketapang tidak tepat sasaran alias tidak bersentuhan langsung ke masyarakat sesuai keinginan Presiden RI Ir. Joko Widodo.
Bukanlah tampa alasan, belum tepat nya sasaran program ketahanan pangan Nasional lewat penggunaan DD ( Dana Desa ) di desa desa yang ada di Kabupaten Langkat dalam pemanfaatan langsung menyentuh , dengan tujuan peningkatan produksi pangan dan hewani di kalangan petani dan nelayan, peternak , dengan tujuan utamanya adalah agar terjadi peningkatan prekonomian dan kesejahteraan mereka baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang justru belum menjadi perhatian prioritas utama pemerintah desa ( Pemdes ).
Seharusnya Pemdes memperhatikan
keterbatasan alat tangkap nelayan tradisionil menyebabkan minim nya hasil tangkapan nelayan berupa ikan, udang kepiting , terkadang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan tak jarang merugi. Belum lagi petambak yang gulung tikar karena tidak punya modal.
Keterbatasan alat pertanian ( sewa ) menyebabkan biaya operasional petani menjadi besar, belum lagi persawahan tadah hujan seharus nya menjadi perhatian Pemdes agar membantu peningkatan produksi pertanian minimal 2 kali dalam setahun.
Mahal nya harga daging kambing dan lembu saat ini, seharusnya membuka mata dan telinga Pemdes untuk memberikan bantuan buat peternak, agar roda perekonomian masyarakat desa semakin sejahtera.
Program ketahanan pangan menjadi perhatian serius Presiden RI Ir. Joko Widodo yang di tuangkan lewat
Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN TA 2022 disebutkan bahwa Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen).
Dalam kurun dua tahun terakhir program Ketapang ini justru Pemdes lebih fokus pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan usaha tani, dermaga ( tambatan perahu ) berdalih memperlancar transportasi petani dan nelayan. Padahal jika di cermati secara seksama Pemdes terindikasi agar leluasa mengelola barang dan jasa.
Bahkan bisa di bilang kemungkinan untuk kalangan peternak di Kabupaten Langkat tidak tersentuh sama sekali untuk program Ketapang.
Tidak hanya sampai di situ, terpantau di beberapa desa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Sumut. Kepala Desa dalam beberapa bulan ini di sibukkan berbelanja Ketapang seperti bibit pohon gaharu, mangga, durian tidak di ketahui siapa yang pesan dan usulan Musdus ( Musyawarah Dusun ) dari Dusun mana beberapa Kepala Desa ketika di komfirmasi enggan menjawabnya secara rinci.
” Untuk Gaharu di Desa Bukit Mengkire ada 500 pohon yang di bagikan ke masyarakat dusun dusun, anggaran nya Rp. 10.000.000 , ada tanaman lainnya juga seperti bibit pohon mangga”, kata A Situmorang belum lama ini sewaktu Rakor di Aula belakang Kantor Camat Gebang.
Beberapa hari ini Pemdes Pasar Rawa juga sibuk membagikan bibit pohon mangga dan durian ke Kadus, BPD dan masyarakat, ketika di komfirmasi orang dalam tidak menjawab dari mana usulan dan siapa yang pesan ( masyarakat mana yang pesan ). Terlihat di belakang kantor Baldes Pasar Rawa bibit pohon gaharu sudah berbulan-bulan masih terlihat di antara kamar mandi dan kantor Baldes.
Terkait sedang berlangsung pembangunan dermaga ( tambatan perahu ) di Dusun ll Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang, Wak Dol ketika di komfirmasi mengatakan, ” Di percepat pembangunan untuk perayaan kegiatan 17 Agustus 2023 lomba sampan ” , pungkas Wak Dol salah seorang pengurus TPK, Sabtu ( 8/7/2023 ).
Ungkapan yang sama juga di sampaikan oleh Aseng warga Dusun l Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang secara blak-blakan menyampaikan, ” Menurut orang Pemdes tambatan perahu di bangun cepat untuk kegiatan perayaan lomba sampan 17 Agustus 2023 “, tukas Aseng.
Persoalan lain juga turut menjadi perhatian serius di tengah masyarakat, terkait di gunakan nya kayu Mangrove jenis Buta Buta dengan nama ilmiahnya adalah Excoecaria Agallocha sebagai penyangga pada pembangunan parit beton Dusun lll Desa Pasar Rawa dan terpantau Mangrove jenis Buta Buta terlihat di sekitar lokasi pembangunan Demaga ( tambatan perahu ) di Dusun ll Desa Pasar Rawa.
Diketahui Desa Pasar Rawa di masa mantan Kades Sainun dan mantan Kades Alm. Bambang AS dalam hampir dua puluh tahun terakhir ini KTH ( Kelompok Tani Hutan ) di Desa Pasar Rawa dan LPHD ( Lembaga Perawatan Hutan Desa ) juga sebagai penerima Kalpataru dari Kementerian LHK RI aktif hingga saat ini melakukan penanaman, perawatan, penjagaan mangrove di pesisir pantai Desa Pasar Rawa.
Minim nya pemakaian tenaga kerja Harian Orang Kerja ( HOK ) di setiap kegiatan pembangunan proyek bersumber APBDes terpantau terbatas di gantikan dengan Mesin Molen, tak jarang masyarakat kurang mampu selalu jadi korban, terkadang TPK menyarankan untuk bergantian dengan alasan minim anggaran dan merugi.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Padat Karya Tunai Desa ( PKTD ) adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dengan skema Padat Karya Tunai dalam pelaksanaan Dana Desa diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium (upah) langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat, baik secara harian maupun mingguan, sehingga dapat memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Reporter : Dedek Akhyar
Editor : L bagus
