Asahan, buser24.com
Ketua Lembaga Perkumpulan Pemerhati dan Pengawasan Korupsi Indonesia (P3KI) Wilayah Sumut Syamsuddin Sianturi Amd Sip surati sekolah SMAN 1 Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Sumut Nomor, 01/DPW/LP3KI-SU/VIII/2024 tgl 21 Agustus 2024 perihal: klarifikasi tentang dugaan tindak pidana korupsi Penggunaan dana BOS, Syamsuddin menilai kepala sekolah belum memahami juknis dana bos sehingga Penggunaan nya dinilai tidak tepat sasaran.
Sehubungan surat permohonan permintaan P3KI kepada kepala sekolah SMAN 1 Pulau Rakyat agar pihak sekolah memberikan waktu klarifikasi dan atau minta penyesuaian data dilapangan karena ada dugaan kejanggalan Penggunaan dana B0S yang mengacu kepada rekapitulasi penggunaan dana bos per komponen yang di online kan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta terangnya.
Syamsuddin menanggapi surat jawaban Kepala sekolah SMAN 1 Pulau Rakyat Julianshari Nasution S.T, M.T nomor: 400.3.8/348/VIII/2024 tgl, 26/8/24 perihal: Jawaban atas permintaan klarifikasi tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan dana BOS yang di terima Sabtu 7/9 melalui Jne , pada poin 1,a,b,c , poin 2,a,b,c dengan jenis kegiatan ekstrakurikuler jawabannya tidak mengacau pada Permendikbud RI No, 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk teknis pengelolaan dan BOS reguler sekolah.
Secara garis besar peruntukan dana B0S tersebut untuk kebutuhan siswa akan tetapi kepala sekolah memaparkan melalui suratnya pada komponen kegiatan ekstrakurikuler di alokasikan ke pembuatan RPP, penyusunan silapus, penyusunan pembagian tugas guru, jawaban pembelajaran, pemberdayaan tanaman obat keluarga, serta tidak melibatkan peserta didik.
Kepsek SMAN 1 Pulau Rakyat menjawab surat P3KI pada pasal 3 dan 4 tentang permohonan permintaan P3KI perlu melakukan penyesuaian data dilapangan lalu kepsek menyampaikan tahun anggaran 2022 dan 23 pihak Inspektorat telah melakukan audit di SMKN 2 Kisaran dengan hasil diterima.
Syamsuddin menilai berdasarkan pantauannya, kepala sekolah sering mengkambing hitamkan Inspektorat “kami sudah di periksa Inspektorat dan tidak ada masalah” salah satunya kepsek SMAN 1 Pulau Rakyat dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat dan BPK terhadap penggunaan dana BOS , Syamsudin menduga” ada udang di balik batu” maka masyarakat perlu melakukan penyesuaian data dilapangan terangnya guna melakukan tugas dan tanggung jawab selaku kontrol sosial dilapangan dan sebagai acuan guna menindaklanjuti ke tingkat ranah hukum. (R.M/tim)
