Beranda DAERAH Menko Marves Cek Kesiapan Pembangunan Infrastruktur Teluk Tapang

Menko Marves Cek Kesiapan Pembangunan Infrastruktur Teluk Tapang

BERBAGI

FPIISumbar.com, Pasbar – Ada banyak potensi dalam pengembangan strategi kemajuam perekonomian di Sumatera Barat masa datang dan pelabuhan Teluk Tapang merupakan salah satu potensi dalam pertumbuhan aktifitas ekonomi baru wilayah bagian barat pesisir Sumatera.

Wagub Nasrul Abit bersama rombongan tim koordinasi Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Dr.Ridwan Djamaluddin, MSc dengan beberapa kementerian terkait tinjau Pelabuhan Teluk Tapang, Nagari Air Bangis kecamatan Sungai Beremas Pasaman Barat, Selasa (4/8/2020).

Pembangunan Teluk Tapang sudah dimulai sejak kepemimpinan Gubernur Gamawan Fauzi tahun 2006, 2007, 2008 mulai dengan perencanaan dokumen dari studi Kelayakan, Rencana Induk Proyek (RIP), Detail Engineering Desig (DED), Amdal oleh Pemkab Pasaman Barat.

“Pembangunan dalam pekerjaan fisik dimulai secara bertahap pada tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dengan nilai 231,2 Miliar. Pembangunan dermaga Teluk Tapang ini berlanjut secara berkesinambungan dari Gamawan Fauzi diteruskan Gubernur Irwan Prayitno kemimpinan awal 2010-2015. Sempat terhenti dan saat ini kita mulai lagi dengan ada Review RIP oleh Kementerian Perhubungan pada tahun 2019,” ungkap Nasrul Abit.

Ada kebutuhan lahan pelabuhan seluas 12,15 Ha, yang merupakan hutan produksi pinjam pakai dari Kementerian Linhkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor surat 050/079/Bappeda-2020, tanggal 7 Februari 2020 dan telah dibalas KLHK dengan surat no. S.177/III/PPKH/PLAND/2/2020 tanggal 2 Juni 2020. Tinggal Kementerian Perhubungan menyurati KLHK untuk mendapat surat dimaksud, ulas Wagub.

Nasrul Abit juga mengatakan dari hasil rapat bersama Kemenko Maritim bersama OPD terkait pemprov Sumbar di Jakarta tanggal 8 Juli 2020, bahwa akses jalan ke pelabuhan akan diselesaikan pada anggaran 2021melalui anggaran Kemenko Maritim oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional.

“Pelabuhan Teluk Tapang sesuai KP.432 tahun 2017 merupakan pelabuhan dengan hirarki sebagai Pelabuhan Pengumpul yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan /atau barang serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi,” katanya.

Wagub Sumbar Nasrul Abit berharap agar pembangunan segera mungkin bisa dioperasikan, sehingga permasalahan baik kabupaten maupun provinsi Sumbar tidak ada lagi.

Semèntara itu Deputi Infrastruktur dan Transpotasi Menko Marves Ridwan Djamaluddin sampaikan, guna membangkitkan kawasan pesisir Sumbar, Pemerintah melakukan pembangunan jalan penghubung dan infrastruktur sisi darat di Pelabuhan Teluk Tapang,

“Kita ingin membangun kawasan pesisir Sumbar ini supaya tidak terlalu tertinggal jauh dengan bagian lain, yaitu dengan pembukaan jalan penghubung dari Bunga Tanjung hingga ke Lokasi Pelabuhan serta beberapa infrastruktur sisi darat di Pelabuhan Teluk Tapang itu sendiri,” katanya.

Deputi Ridwan menjelaskan bahwa adapun progres pembangunan jalan yang telah dilakukan sampai saat ini yaitu pembukaan Trase jalan dari Pertigaan Bunga Tanjung hingga ke Lokasi Pelabuhan sepanjang 33,86 Km, Pengaspalan sepanjang 7,7 Km, Pengerasan jalan sepanjang 15,65 Km, serta Pembangunan jembatan sebanyak 7 unit dari total 13 unit dengan 1 unit dilaksanakan di tahun 2020.

“Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur daerah Pelabuhan teluk Tapang ini telah berjalan beberapa proses dimulai dari penyusunan Fisibiliti Study (FS), Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) berikut perubahannya, dan tahun 2020 ini akan dilakukan penyusunan DED oleh Kemenhub yang diharapkan selesai pada Agustus mendatang,” jelas Deputi Ridwan.

Selain itu, dalam pembangunan infrastruktur sisi darat ini juga masih ada beberapa progres yaitu proses peralihan IPPKH dari Pemkab Pasaman Barat ke Kemenhub, melalui Kemen LHK serta pengalihan Pemilik / Pengelola AMDAL dari Pemprov Sumbar ke Kemenhub.

“Untuk Kemenko Marves sendiri bertugas mengawal semua kebijakan tersebut agar bergerak cepat dan operasionalnya maksimal,” tambah Deputi Ridwan.

Bupati Pasaman Barat Yulianto juga berharap agar pembangunan ini secepatnya bisa terlaksana. “Memang keadaan COVID-19 ini banyak membuat pekerjaan terhambat, namun semoga pembangunan ini sesuai rencana bisa dilaksanakan,” pungkasnya. (Tim)