BUSER24.COM, Lombok Timur (NTB)-Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, menegaskan bahwa seluruh program Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD harus benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Fokus utamanya, kata Yusri, adalah pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan yang menjadi fondasi pembangunan daerah.
“Pokir bukan sekadar formalitas atau proyek tahunan, tetapi harus menjadi solusi nyata bagi persoalan dasar warga. Karena itu, kita dorong agar programnya menyentuh irigasi, jalan usaha tani, dan sarana pendukung pangan,” tegas Yusri, Selasa (14/10).
Ia menambahkan, DPRD bersama pihak eksekutif berkomitmen menjaga sinergi pembangunan agar Pokir sejalan dengan visi-misi Bupati Lombok Timur, termasuk program nasional seperti Menuju Indonesia Emas (MBG).
“Kita sudah komunikasikan agar penyusunan APBD 2026 berjalan sinkron. Pokir DPRD dan program daerah harus saling menguatkan,” ujarnya.
Yusri juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Pokir, agar anggaran benar-benar tepat sasaran. Koordinasi aktif dengan berbagai OPD terus dilakukan, seperti Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, dan Dinas Ketahanan Pangan.
“Dimana pun Pokir ditempatkan, kami akan awasi langsung agar manfaatnya sampai ke masyarakat desa,” tandasnya.
Dari total anggaran perubahan APBD 2025 senilai Rp30 miliar, rata-rata setiap anggota DPRD mendapatkan Pokir sekitar Rp200 juta. Namun di tahun 2026, terjadi penyesuaian akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp327 miliar.
Meski demikian, Kepala BPKAD Lotim, Hasni, memastikan banyak program pusat tetap akan mengalir ke daerah. “Program seperti MBG justru memperbesar perputaran uang di daerah dan memberi efek ekonomi positif,” jelasnya.
