Beranda FAKTA & PERISTIWA Forum Pekanbaru Bicara dan Bawaslu Riau Membahas Dua Arah Pilkada Serentak

Forum Pekanbaru Bicara dan Bawaslu Riau Membahas Dua Arah Pilkada Serentak

BERBAGI

PEKANBARU , BUSER24.COM — Berbicara tentang Pilkada serentak tahun 2020 yang kini menjadi pembahasan yang unik dikalangan masyarakat bahkan kaum intelektual . Bermula mengkaji dari sisi situasi Pandemi Covid-19 , yang sangat menghantui urat nadi kehidupan  masyarakat , bahkan Pemerintah Pusat  awal beredarnya kabar penyakit mematikan ‘ COVID-19 ‘

Tidak tanggung-tanggung Pemerintah Pusat sangat fokus dalam mensosialisasikan Pandemi Covid , ironisnya dengan serentak Pemerintah pusat mengalihkan seluruh anggaran negara untuk penanganan dan pengendalian covid .

Disaat situasi mencekam , Legislatif Pusat mengambil langkah tegas dan memutuskan melalui Undang-undang agar Pilkada serentak tetap dilaksanakan ,  meskipun yang notabene nya Covid-19 memanas di Negara Kesatuan Republik Indonesia . Sikap tegas Legislator Pusat dalam pengesahan pelaksanaan Pilkada harus dilaksanakan , bahkan pihak Yudikatif serentak satu suara dalam menyuarakan Pilkada serentak harus dilaksanakan

Menelusuri kebimbanggan wacana Pilkada serentak ‘ Forum Pekanbaru Bicara ‘ berupaya mengalih informasi terhadap penyelengara Pilkada Riau yaitu Bawaslu Riau . Senin 23 November 2020 , warga FPB mendapatkan undangan terrhormat dari ketua Bawaslu Riau ‘Rusidi Rusdan SAg , MPdI .

Warga FPB yang ikut dalam audensi , Eed Azhar , Munawir , Eka Puga , Sabar Tanjung , Dede Martino , Rizki San , Yustien dan Afrizal . FPB disambut langsung oleh ketua Bawaslu Riau .

Dalam giat pertemuan warga FPB dengan pihak Bawaslu , mengambil Tema diskusi ‘ Sejauh Mana Bawaslu Melakukan Penindakan Terhadap Pelanggaran /Sengketa Pilkada .

Seperri biasanya ,  FPB mengawali penyampaian ‘ Historis perjalanan hinga terbentuknya FPB dan giat aktif warga FPB dalam memberikan kontribusi positif bagi penyelengara Negara . Tak luput FPB menyampaikan beberapa isu kegelisahan masyarakat Pekanbaru dalam penanganan covid 19 oleh Pemerintah kota Pekanbaru maupun Pemerintah Provinsi Riau  , dimana dampak covid 19 yang kini telah meluluh lantakan kesehatan , Pendidikan , hingga melumpuhkan perekonomian

Bahkan dalam kesempatan kali ini tak luput FPB menyampaikan beberapa poin indikasi dampak bergulirnya Pilkada terhadap pelangaran dan indikasi kecurangan Pilkada .

Materi ketiga yang tersampaikan , FPB sejauh mana tindakan tegas Bawaslu Riau untuk menangani pelangaran Pilkada dan sangsi yang telah dilakukan Bawaslu .

Dari beberapa penyampaian FPB , ketua Bawaslu Riau dengan ciri khas nya yang santai  dan berwibawa menegaskan

” Selama proses bergulirnya jadwal Pilkada yang telah tentukan , dihimbau kepada seluruh kandidat maupunTim sukses agar dapat menjaga Protokol kesehatan diantaranya larangan pertemuan yang melibatkan massa banyak atau kerumunan seperti rapat umum, konser, arak-arakan, dan lain-lain. Mendorong terjadinya kampanye melalui media daring. Mewajibkan penggunaan masker, hand sanitizer, sabun, dan alat pelindung kesehatan lainnya sebagai media kampanye.

“Kemudian penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, khususnya Pasal 69 huruf e dan huruf j dan 187 ayat (2) dan ayat (3), UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular khususnya Pasal 14 ayat (1), UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan khususnya Pasal 93 .

2 ‘ Pilkada merupakan kebutuhan substansial masyarakat , bergulir sesuai regulasi

3 ‘ Dilaksanakannya Pilkada pada masa pandemi ini adalah keputusan Politis dan Pragmatis ( Pemerintah dan DPR )

4 ‘ Bawaslu tidak ada kepentingan Politik tertentu , tidak lain hanya sebagai pelaksana tehnis

5 ‘ Bawaslu melakukan tindakan berlandaskan aturan dan perundang-undangan salah satu contoh

A , Bawaslu tegas mengugurkan calon apa bila kandidat tidak taat aturan

B , Melakukan kontrol Money Politik secara terstruktur , Sistematis dan Masif

C , Bagi Incumbent hanya boleh  melakukan mutasi ASN 6 bulan setelah penetapan

D , Dilarang incumbent membuat program yang bermuatan untuk kepentingan kemenangan berupa Bansos ataupun program program yamg menguntungkan

E , Wajib melaporkan dana kampanye .

4 hal terpenting tersebut dapat mengugurkan calon bahkan hal lain seperti perlengkapan syarat sebagai calon seperti ijazah palsu  yang tidak pailit

Bahkan selama bergulirnya Pilkada , Bawaslu Riau beberapa kali melakukan tindakan pasti kepada kandidat yang bermasalah , itu terbukti Bawaslu Riau sudah melakukan proses penindakan baik dari adminstrasi maupun tindakan proses hukum yang kini sedang bergulir , ucap Rusdi Rusdan

Diakhir penyampaiannya , Rusdi Rusdan memberikan apresiasi yang positif bagi FPB dalam melakukan kontrol sosial bagi pemerintah kota Pekanbaru maupun Pemprov Riau . Harapannya , Rusdi Rusdan optimis perjalanan FPB kedepannya dapat memberkkan nuansa baru bagi pemerintah dan masyarakat khususnya , ucap Rusdi Rusdan .

Liputan Tim Pekanbaru Riau

Nara sumber , Forum Pekanbaru Bicara.