Buser24, Pangkalpinang Bangka; Beredar melaui publik diberbagai media menjadi tema utama Indonesia Nasional Ship Owner (INSA) DPC Pangkalbalam bahwa enggannya anggota membayar jasa kepelabuhanan selaku pelaku usaha di pelabuhan.
Seusai rapat kordinasi assosiasi di pelabuhan Pangkalbalam berkaitan dengan hal belum adanya kesepakatan INSA dengan PT Pelindo II. Rapat Kordinasi assosiasi dan anggota yang dihadiri para Ketua DPC INSA, DPW ISAA, DPC APBMI maka INSA belum sepakat atas surat pernyataan yang dibuat dan sepihak oleh karena itu meminta diubah jawab Eko Supriadi.
Eko Supriadi selaku Sekretaris INSA DPW Pangkalbalam dan juga Kepala Cabang PT Bangka Jaya Lines sangat menyesalkan
Apa yang telah telah disampaikan General Maneger PT IPC/ Pelindo II Cabang Pangkalbalam sepihak yang akhirnya menjadi gagal paham terkait dengan Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang (PPKB) bagian kepanduan yang diperujung katakan ” Gara gara 4-5 perusahan pelayaran pengguna jasa Pelindo II cabang Pangkalbalam dibawah BUMN mengalami kerugian dengan nilai 4 milyar, adanya potensi hilangnya pendapatan Negara dengan nilai 4 milyar yang sampai kini belum bisa ditagih ucap GM PT IPC /Pelindo Cab Pangkalbalam, Noval Hasim, pada 6/10/2020 yang lalu dihadapan 14 media lokal maupun nasional diruang rapat Pt Pelindo.
Eko supriadi di dampingi Ketua DPC APBMI Hery Aryanto dan juga Ketua DPW ISAA Rio Andiwijaya menjelaskan bahwa tagihan yang dimaksud belum di tagih dalam arti belum dicetak dipertegas lagi ” belum dilakukan penagihan oleh pihak manegement Pelindo II Cab Pangkalbalam”.
Sehingga kami menganggap pernyataan Noval Hasim belum tentu benar dikarenakan tidak berdasar kami pastikan belum ada bentuk piutang lalu dimana bisa mengatakan adanya kerugian Negara. Seakan mengintimidasi perusahan pelayaran yang selama ini telah bersama pemerintah membangun daerah melalui sektor kemaritiman dengan menghantar kebutuhan pokok dan matrial lainnya untuk kemajuan pembangunan suatu daerah dengan sarana transportasi armada laut penghantar barang kebutuhan perekonomian di wilayah Pulau Bangka Khususnya Pangkalpinang dan sekitarnya, 8/10/2020.
Harrie Aryanto Ketua DPC APBMI menanggapi bahwa apapun bentuk pemberlakuan aturan maupun pentarifan harus melalui mekanisme kesepakatan jadi perlu campur tangan KSOP untuk menyelesaikan ini.
Rio Andiwijaya Ketua DPW ISAA menanggapi Bahwa semestinya disikapi dulu secara bijak dan menyeluruh apa penyebab tertundanya atau belum dibayar oleh berapa anggota INSA. Sangat disayangkan terjadi polemic seperti ini bahwa selama ini PT.PELINDO II Pangkalbalam dan Assosiasi sangat harmonis dan tidak pernah mengedepankan emosi tapi selalu musyawarah mufakat dengan pedoman aturan dan kaidah kepelabuhan yang ada untuk menyelesaikan segala permasalahan dan menjalankan aturan.
Saya kira KSOP dalam hal ini selaku Pembina Assosiasi dan Otoritas pelabuhan perlu menengahi, ujar Rio Andiwijaya. (Fir)
