NIBUNG HANGUS – Pemerintah Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara, terus mendorong optimalisasi realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), khususnya terhadap objek pajak berupa lahan dengan luas di atas 2 hektar.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Kerja Realisasi PBB-P2 Lahan di Atas 2 Hektar yang digelar di Aula Kantor Camat Nibung Hangus, Senin (7/9/2026).
Rapat kerja tersebut diikuti Sekretaris Camat beserta jajaran staf Kantor Camat Nibung Hangus, para Kepala Desa se-Kecamatan Nibung Hangus, serta para petugas kolektor PBB Desa.
Dalam sambutannya, Camat Nibung Hangus Agus Andika, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa PBB-P2l ,MKetul daerah.
Menurutnya, optimalisasi penerimaan PBB-P2 akan memberikan dampak terhadap percepatan pembangunan infrastruktur, fasilitas publik hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pilar utama dalam pembiayaan pembangunan daerah kita. Keberhasilan realisasi target PBB-P2 secara langsung akan berdampak pada percepatan pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Agus Andika.
Ia menjelaskan, rapat kerja secara khusus memfokuskan pembahasan pada objek pajak lahan dengan luas di atas 2 hektar karena sektor tersebut dinilai memiliki potensi penerima pplan yang cukup besar.
Namun demikian, Agus menyebut proses penagihan dan validasi data di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, diperlukan langkah bersama antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan para kolektor PBB.
“Kita perlu memastikan bahwa para pemilik lahan besar memenuhi kewajiban mereka secara tepat waktu dan tepat jumlah. Untuk itu, validasi data menjadi sangat penting agar seluruh objek pajak lahan di atas 2 hektar dapat terdata dengan benar,” tegasnya.
Tekankan Validasi Data
Agus Andika meminta para Kepala Desa bersama petugas kolektor PBB melakukan pendataan dan validasi secara akurat terhadap kepemilikan lahan di atas 2 hektar di wilayah masing-masing.
Apabila ditemukan kendala administrasi maupun persoalan data, ia meminta agar segera dikoordinasikan sehingga dapat dicari solusi secara bersama.
Selain validasi data, Camat Nibung Hangus juga menekankan pentingnya pendekatan persuasif kepada para wajib pajak maupun pengelola lahan.
> “Jalin komunikasi yang baik dengan wajib pajak atau pengelola lahan tersebut. Berikan pemahaman bahwa pajak yang mereka bayarkan adalah investasi untuk kemajuan daerah,” katanya.
Ia juga meminta seluruh pihak meningkatkan sinergi dan koordinasi. Menurutnya, kendala yang ditemukan di lapangan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan harus segera dikomunikasikan kepada pihak kecamatan apabila membutuhkan penyelesaian lebih lanjut.
Apresiasi Kolektor dan Kepala Desa
Pada kesempatan tersebut, Agus Andika turut memberikan apresiasi kepada para Kepala Desa dan petugas kolektor PBB yang selama ini menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan penagihan di lapangan.
Ia optimistis target realisasi PBB-P2, khususnya sektor lahan di atas 2 hektar, dapat dicapai secara maksimal apabila seluruh pihak memiliki komitmen dan membangun kerja sama yang solid.
“Saya sangat mengapresiasi kerja keras dan dedikasi rekan-rekan kolektor serta para Kepala Desa yang selama ini menjadi ujung tombak di lapangan. Saya optimis, dengan komitmen, kerja sama yang solid dan strategi yang tepat, target realisasi PBB-P2 lahan di atas 2 hektar di Kecamatan Nibung Hangus tahun ini dapat tercapai secara maksimal,” ungkap Agus.
Ia berharap rapat kerja tersebut tidak hanya menjadi forum evaluasi, tetapi juga menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dan menyusun langkah taktis dalam meningkatkan realisasi PBB-P2.
“Mari kita jadikan rapat kerja hari ini sebagai momentum untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi kendala, dan menyusun langkah taktis ke depan demi kemajuan Kecamatan Nibung Hangus yang kita cintai,” pungkasnya.
Rapat kerja kemudian secara resmi dibuka oleh Camat Nibung Hangus Agus Andika, S.Sos., M.Si., dengan harapan seluruh jajaran pemerintah desa dan kolektor PBB dapat segera menindaklanjuti hasil pembahasan di lapangan demi tercapainya target penerimaan PBB-P2 tahun 2026.
Komentar