Buser24.com, Deli Serdang :
Sebenarnya sungguh memalukan ketika perangkat desa turun kejalan menyuarakan keinginannya agar yang menjadi haknya untuk segera dicairkan setelah 6 bulan mereka bekerja dan sampai saat berita ini diterbitkan belum juga dicairkan oleh pemerintah kabupaten Serdang Bedagai.
Perangkat desa dari kecamatan Tanjung Beringin sengaja berkumpul di halaman kantor kecamatan Kamis 15 Oktober 2020,
meminta kepada bapak Bupati Serdang Bedagai melalu camatnya untuk segera mengeluarkan hak mereka yang sudah mencapai 6 bulan tidak ditunaikan oleh Pemkab.
“Bantuan covid-19 sudah kami laksanakan 6 bulan semua berjalan dengan baik tetapi kenapa gaji kami selama 6 bulan belum kunjung keluar kami punya keluarga anak dan istri yang harus kami nafkahi di rumah, jangan berbelit-belit dengan aturan, tolong utamakan prinsip kemanusiaan, dan tolong kami ini diperhatikan dan dipikirkan”. ucap mereka sambil membawa poster
“Yth. Pak Pjs Bupati dan pak Camat perhatikan kami selaku perangkat, periuk kami sudah berkarat 6 bulan gaji terhambat jangan buat kami bertambah melarat, kalau kami sudah sejahtera anak kami pun ikut selamat kerja di desa pun bertambah semangat,”. Pinta mereka.
“Pak Camat Tolong perjuangkan hak kami, karena kami butuh hak kami untuk makan nasi bukan kertas HVS.” harap mereka.
Disisi lain poster mereka menegaskan “nunggu gajian kok seperti nunggu jandamu”.
Sementara Kasi PMD Kecamatan Tanjung Beringin, Jepri Sinaga kepada media ini menyampaikan pihaknya telah menampung seluruh aspirasi perangkat desa yang akan kita sampaikan ke Pemkab Sergai.
“Mudah-mudahan Minggu depan ini keluar, hari ini pihak Pemkab Sergai ke Provinsi Sumatera Utara,”bilangnya.
Menurutnya, Perbup untuk pembayaran gaji perangkat desa telah ditandatangani Pjs Bupati Sergai, karena yang berwewenang penuh soal gaji/siltap perangkat desa itu dari Kabupaten yang bersumber dari ADD.
“Kami turut prihatin, namun harapan agar kita semua menjaga kekondusifan situasi di Tanjung Beringin karena akan ada datang tamu dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI guna meninjau Pulau Berhala,”ungkapnya lagi sambil meredakan perangkat desa yang demo.(L Bagus)