Buser 24 com. Meranti. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini Wakil Bupati Kep. Meranti AKBP. (Purn) H. Asmar, didampingi Sekretaris Daerah Dr. H. Kamsol MM, memimpin sekaligus mengikuti kegiatan Penilaian Kinerja Kabupaten Kota dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Provinsi Riau, melalui Teleconference bertempat diruang Rapat Melati, Kantor Bupati, Senin (24/5/2021).
Kegiatan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau yang dipimpin oleh Pj. Sekretaris Daerah Prov. Riau H. Masrul Kasmi.
Turut hadir, Dirjen Pembinaan Otonomi Daerah Kemendagri yang diwakili oleh Direktur Ditjend Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Ir. Budiono Subambang, Kepala Bappeda Provinsi Riau Dr. Emri Juli Harnis dan OPD terkait Pemprov Riau dan Kabupaten/Kota Se-Riau.
Seperti dijelaskan oleh Kepala Bappeda Provinsi Riau Emri Yulis, kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kinerja dan keseriusan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau, dalam melaksanakan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting diwilayahnya masing-masing.
Adapun 8 Aksi Konvergensi penurunan angka Stunting yang dimaksut meliputi :
Aksi #1 Melakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi.
Aksi #2 Menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi.
Aksi #3 Menyelenggarakan rembuk stunting tingkat kabupaten/kota.
Aksi #4 Memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi.
Aksi #5 Memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa.
Aksi #6 Meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten/kota.
Aksi #7 Melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting kabupaten/kota.
Aksi #8 Melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir.
Selanjutnya dikatakan Emri Yulis dari 12 Kabupaten/Kota di Riau yang masuk dalam penilaian hanya 5 Kabupaten, karena 7 Kabupaten Kota lainnya belum menyelesaikan 8 Aksi Konvergensi penurunan angka Stunting yang terintegrasi.
Ia berharap dengan adanya kegiatan ini mampu memotivasi Kabupaten/Kota untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan aksi Konvergensi Penurunan Stunting didaerah sesuai dengan target yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yakni 14 persen.
Sekedar informasi, untuk angka Stunting di Meranti sendiri dari keterangan Kepala Dinas Kesehatan Kep. Meranti, Dr. Misri Hasanto, masih dibawah rata-rata Nasional. Dari data Prevalensi Stunting Tahun 2020 angka rata-rata Stunting di Meranti sebesar 11 persen, turun 1 persen dari tahun 2019 yang berkisar 12 persen.
Kemudian, seperti dijatan Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti H. Kamsol, masih tingginya angka Stunting di Meranti diakibat beberapa faktor yakni Kemiskinan, Rendahnya Tingkat Pendidikan, Minimnya Infrastruktur, Terhambatnya Aksesbilitas orang dan barang hingga Isolasi daerah dan lainnya.
Untuk dapat menuntaskan hal tersebut, Sekda Kamsol mengatakan perlu campur tangan yang lebih sistemik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Riau untuk menuntaskan berbagai masalah yang terjadi di Meranti ini.
“Yang kami hadapi saat ini merupakan persoalan klasik mulai dari tingginya angka kemiskinan, minimnya infrastruktur, terkendalanya aksesbilitas, dan Meranti masih terisolasi, kondisi ini sangat menyulitkan kami untuk menuntaskan maslah stuntig secara cepat jadi perlu sinergitas mulai dari Pemerintah Pusat dan Provinsi,” jelas Kamsol.
Kepada Pemprov Riau Kamsol berharap setiap OPD yang ada dapat melibatkan Meranti dalam setiap programnya yang lebih banyak, dengan begitu akan memicu angka penurunan Stunting di negeri Sagu.
Selain itu perlunya alokasi bantuan keuangan yang lebih besar dari Pemprov Riau untuk membiayai sektor-sektor yang tak terbiayai oleh APBD Meranti yang cukup minim.
Menyikapi hal itu, Pj. Sekdaprov Riau H. Masrul Kasmi yang merupakan putra asli Meranti berjanji kedepan akan berupaya memberikan porsi bantuan keuangan lebih untuk Meranti agar dapat menuntaskan berbagai persoalan yang ujungnya mampu menekan angka Stunting.
Seperti dikatakan Direktur Ditjend Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Ir. Budiono Subambang, penurunan angka prevalensi Stunting harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.
Selain komitmen perlu keterpaduan dari semua pihak, mulai dari penyelarasan rencana, pemantauan, pembinaan dan lainnya. Dan yang tak kalah penting Intervensi Stunting bukan hanya menjadi tugas dari Dinas Kesehatan tetapi harus didukung oleh semua OPD karena Stunting secara umum menjadi salah satu indikator kinerja Kepala Daerah. ***.
