BUSER24.COM, Lombok Timur (NTB)- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur, M. Nurul Wathoni, menegaskan komitmennya untuk membenahi sektor pendidikan melalui langkah awal berupa pemetaan menyeluruh terhadap kondisi sekolah, tenaga pendidik, hingga persoalan infrastruktur yang selama ini belum tertangani secara maksimal.
Wathoni mengatakan, sebagai pejabat baru, pihaknya masih berada pada fase pemetaan awal sebelum menetapkan program strategis ke depan. Tahapan ini dinilai penting agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran, khususnya dalam meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi sekolah.
“Karena kami masih baru, saat ini fokus kami adalah pemetaan. Setelah itu baru kami susun program peningkatan mutu pendidikan, baik dari sisi prestasi sekolah maupun penanganan persoalan-persoalan yang muncul di akhir tahun kemarin,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (15/1/2026).
Ia menambahkan, proses pemetaan tersebut melibatkan koordinasi intensif dengan pengawas dan UPTD sebagai ujung tombak di lapangan. Menurutnya, pengawas memiliki peran strategis dalam memberikan gambaran riil kondisi sekolah, termasuk persoalan yang dihadapi di wilayah pelosok.
“UPTD sudah melakukan serapan di lapangan. Kami terus berkoordinasi dengan pengawas untuk melihat persoalan yang ada, baru kemudian ditentukan program Dikbud ke depan, termasuk untuk mengangkat esensi dan kualitas sekolah-sekolah di daerah terpencil,” jelasnya.
Terkait sumber daya manusia, Wathoni mengungkapkan bahwa meski telah dilakukan pengangkatan lebih dari 11 ribu tenaga, sebagian besar merupakan guru, namun persoalan pemerataan masih menjadi tantangan. Selain itu, masih terdapat guru honorer non-data yang saat ini tengah didata untuk memastikan distribusi tenaga pendidik lebih merata.
“Kami masih kekurangan PNS dan pengawas. Pengaturan dan pemindahan guru juga tidak mudah karena harus melalui mekanisme dan regulasi yang ketat. Tidak bisa sembarangan,” tegasnya.
Di sisi infrastruktur, Disdik Lombok Timur saat ini tengah melakukan validasi sejumlah program, mulai dari bantuan pusat hingga dana APBD melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Namun demikian, ia mengakui alokasi pokir tahun ini disebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sementara kondisi banyak sekolah masih mengalami kerusakan berat.
“Data kerusakan sekolah sedang kami finalkan. Jika sudah jelas, kami akan berkoordinasi dengan DPRD untuk menyampaikan kondisi riil dari hasil survei pusat, agar ada penambahan legalisasi dan alokasi APBD, terutama untuk sekolah-sekolah di pedesaan yang rusaknya cukup parah,” paparnya.
Wathoni juga menegaskan komitmen transparansi dalam pengelolaan anggaran, sejalan dengan arahan Bupati Lombok Timur. Ia memastikan seluruh anggaran yang diterima akan dibedah bersama jajaran pimpinan sebelum dieksekusi secara terbuka.
“Pesan Pak Bupati jelas, pengelolaan anggaran harus transparan. Kita bedah bersama, kita eksekusi secara terbuka agar potensi persoalan di kemudian hari bisa diminimalisir. Insya Allah, jika dilakukan bersama dan terbuka, masalah bisa ditekan,” pungkasnya.(Sae)
