Buser24.com, BINJAI ( Sumut ) – Masih hangat dan terkait dengan ‘ Gonjang-Ganjing ‘ masalah Keuangan atau yang lagi trend menjadi perbincangan di kota Binjai yakni ‘ Kas Kosong ‘ dimana berbagai permasalah keuangan menjadi topik pembicaraan di tengah-tengah masyarakat kota ini. Sehingga berdampak ke masalah kemampuan dan kinerja Walikota dan Sekdako Binjai, dalam mengelola Keuangan dan Pemerintahan kota ini.
Informai yang diperoleh Buser24.com, Selasa ( 20/06/2023 ) masalah keuangan yang kini menjadi perbincangan hangat termasuk, belum terbayarkannya uang hasil kerja para Kontraktor yang sudah dikerjakan di Tahun Anggaran ( TA ) 2022 yang lalu ditaksir jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah, termasuk di Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ) dan Dinas Kesehatan.
Juga menjadi pembicaraan hangat di kota ini yakni, pembayaran dengan cara ‘ cicil ‘ untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan ( TPP ) para ASN, Honor para Kepala Lingkungan ( Kaling ) yang jumlahnya mencapai ratusan orang, biaya Rekening Koran, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan masalah Keuangan, sehingga menjadi beban masalah keuangan yang dinilai sangat urgen bagi Tata Kelola Keuangan di lingkungan Pemko Binjai, kata sejumlah sumber yang layak percaya.
Kalangan masyarakat yang mempertanyakan masalah keuangan yang melilit Pemko Binjai ini, tentunya perlu menjadi perhatian serius, baik Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) dan pihak-pihak Aparat Hukum termasuk Kejaksaan dan Kepolisian untuk ikut berperan melakukan pengusutan diduga terindikasi terjadinya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ). Disamping adanya pengawasan dari DPRD Kota Binjai sebagai Lembaga Pengawas mewakili rakyat.
Terkait dengan riuhnya, masalah keuangan Pemko Binjai ini menjadi tanggapan di tengah-tengah masyarakat, seperti yang dikatakan oleh anggota DPRD Binjai dari Fraksi PAN Adil Putra, ST yang menilai hal ini sebagai hal yang ‘ Gawat ‘ termasuk masalah dana Kontraktor yang belum bisa dibayar bisa berindikasi ke masalah Pidana dan Perdata, ujarnya ketika ditanya via Hp ketika berada di luar daerah. Demikian juga menurut Anggota DPRD Sumut Zainuddin Purba, SH dalam acara reses di Kecamatan Binjai Utara menyebutkan masalah keuangan kota Binjai sedang tidak baik.
Pihak-pihak terkait di lingkungan Pemko Binjai, termasuk Walikota Binjai H. Amir Hamzah, Sekdako Binjai Irwansyah Nasution, dan juga Kepala BPKPAD Kota Binjai Erwin Toga tidak ada memberikan klarifikasi masalah keuangan Pemko Binjai ke publik, semuanya terkesan ‘ bungkam ‘ sehingga menjadi tanda-tanya, ada apa. Sudah saatnya Aparat Hukum melaukan tindakan agar hal ini menjadi terang-menderang, sebabnya terjadi, pinta sejumlah tokoh Masyarakat kota ini.
Reporter : PB.
Editor : lb
