![]()
BUSER24.COM, Lombok Timur (NTB)- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengawali tahun 2026 dengan langkah konkret dalam mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi strategis antara pemerintah daerah, BAZNAS, dan Bank NTB Syariah, sebanyak 73 unit rumah serta bantuan ekonomi produktif resmi diserahkan kepada masyarakat, Kamis (8/1/2026).
Bantuan perumahan tersebut terdiri dari 50 unit Rumah Layak Huni Mahyani yang bersumber dari dana bagi hasil dan zakat Bank NTB Syariah, serta 23 unit rumah rehabilitasi yang dibiayai oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur. Tak hanya itu, program pemberdayaan ekonomi turut diperkuat dengan penyerahan 20 paket gerobak usaha dan modal usaha sebesar Rp1,5 juta per penerima.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam sambutannya menegaskan bahwa persoalan rumah tidak layak huni masih menjadi tantangan besar daerah. Saat ini, tercatat sekitar 20 ribu unit rumah tidak layak huni tersebar di 21 kecamatan di Lombok Timur.
“Masalah rumah layak huni ini tidak ringan. Karena itu, kami terus melakukan komunikasi dan lobi intensif dengan pemerintah pusat agar Lombok Timur mendapat dukungan program yang lebih besar,” ujarnya.
Selain sektor perumahan, Bupati juga memaparkan sejumlah capaian program strategis nasional yang telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Di antaranya program Kementerian Kelautan dan Perikanan di kawasan Ekas serta proyek SPAM Pantai Selatan yang dinilai menjadi salah satu intervensi paling berdampak bagi kebutuhan dasar masyarakat.
Ke depan, Bupati berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan Pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah pusat semakin solid. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
Sementara itu, Wakil Ketua I BAZNAS Provinsi NTB, TGH. L. Muhyi Abidin, menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat di NTB tidak terlepas dari komitmen kuat para kepala daerah. Ia menyebut Bupati Lombok Timur sebagai salah satu figur yang aktif mendorong kesadaran berzakat di semua lapisan masyarakat.
“Kepala daerah di NTB telah mendapat apresiasi dari BAZNAS Pusat karena perannya mendorong para aghniya dan PNS untuk berzakat. Ketika bupati mendorong zakat, itu adalah bentuk kepemimpinan sejati, karena BAZNAS adalah perpanjangan tangan pemerintah dari daerah hingga pusat,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak menunda kebaikan melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Menurutnya, ZIS bukan soal menunggu kaya, melainkan kewajiban spiritual untuk membangun kepedulian sosial.
Di sisi lain, Ketua BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Kamli, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga dalam mengelola amanah umat.
“Alhamdulillah, ini adalah kewajiban kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam urusan sosial kemasyarakatan. Kami berkomitmen agar tidak ada lagi warga Lombok Timur yang harus tidur di bawah atap bocor dan rumah yang tidak layak,” ujarnya.
Ia menambahkan, program Mahyani merupakan inovasi asli NTB yang kini telah diadopsi secara nasional sebagai model pembangunan rumah layak huni berbasis kolaborasi zakat. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, OPD terkait, jajaran pengurus BAZNAS, para aghniya dan muzaki, serta para mustahik penerima manfaat.(Sae)
