![]()
Buser24.Com, Langkat, Sumatera Utara
-Di penghujung tahun 2025, sejumlah proyek infrastruktur jalan diguyur hujan dan dikerjakan hampir serentak di Kabupaten Langkat, khususnya di kawasan Teluk Aru, Pangkalan Brandan, dan sekitarnya.
Namun di balik geliat pembangunan tersebut, muncul tanda tanya besar di tengah masyarakat terkait kualitas pekerjaan dan proses pembagian proyek.
Sorotan tajam datang dari seorang pengamat sosial Langkat, Marlon Pardede, yang juga dikenal sebagai mantan Sekretaris AMPI pada era Dr. Suwelen. Kepada media, Selasa (29/12/2025), Marlon mengaku merasa miris melihat kondisi di lapangan saat ini.
Menurutnya, beredar kuat dugaan adanya seorang oknum berinisial APN, warga berdomisili di Medan namun berasal dari Pangkalan Brandan, yang dinilai sangat berperan dalam membagi-bagikan proyek infrastruktur kepada para rekanan di wilayah Teluk Aru, khususnya Pangkalan Brandan.
Impo yang diterima,APN, adalah anak macannya,kepala daerah,hingga dirinya sangat berperan memainkan catur domino.
Dugaan tersebut, kata Marlon, kerap menjadi perbincangan warga di warung-warung kopi.
“Kami juga tidak tahu persis apa peranan oknum tersebut. Yang jelas, dia bukan ASN, namun sangat berpengaruh dalam pembagian proyek-proyek itu,” ujar Marlon menirukan keluhan warga yang ia dengar di warung kopi.
Lebih jauh, Marlo mengungkapkan keprihatinannya terhadap kualitas sejumlah pekerjaan jalan, khususnya proyek infrastruktur yang menggunakan material aspal hotmix. Berdasarkan pantauan di beberapa titik, ia menilai hasil pekerjaan para rekanan tersebut diduga berada di bawah standar spesifikasi teknis.
“Kalau memang pengawas dari PUTR di lapangan benar-benar menjalankan tupoksinya, hasil pekerjaan rekanan pasti sesuai spesifikasi dan berkualitas.
Tapi fakta di lapangan justru
menunjukkan sebaliknya,” tegasnya.
Untuk itu, Marlon mendesak pihak-pihak yang berkompeten agar tidak tinggal diam. Ia berharap dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja rekanan maupun sistem pengawasan proyek infrastruktur di Langkat, demi menjamin kualitas pembangunan dan penggunaan anggaran negara secara bertanggung jawab.
“Ini perlu perhatian serius. Jangan sampai pembangunan hanya sekadar mengejar serapan anggaran, tapi mengorbankan mutu dan kepentingan masyarakat,” sembari menambahkan,” dana yang digulirkan oleh pemerintah tersebut adalah uang yang berasal dari uang rakyat jadi anganlah permainkan amanah dari rakyat,yang meraka sumbang melalui ” Taat Pajak “,tutup DRS,Marlon Pardede. Hingga berita ini dirangkum keterangan resmi dari APN,belum juga didapat,dihumbungi tidak pernah sekalipun mengangkat HP- nya.
Reporter : Ucok Gultom.
