Labura, buser24.com
Pembangunan peningkatan jalan Gunting Saga Teluk binjai termasuk jembatan Titi Payung menjadi sorotan masyarakat yang mana jembatan tersebut semestinya sudah selesai dikerjakan di bulan Desember tahun 2023 namun sampai saat ini sudah pertengahan bulan Mei 2024 belum juga selesai.
Beberapa masyarakat sekitar saat dikonfirmasi awak media, 14/5 dan (18/5 2024) pekerjaan jembatan tersebut mulai dikerjakan pada tanggal 6 Maret 2024, masyarakat keluhkan pada pelaksana dan pihak PU tidak membuat jembatan darurat yang bisa dilalui oleh roda empat hanya jembatan darurat untuk roda dua.
Awak media mencoba melakukan konfirmasi Ridho melalui telepon seluler nya belum berhasil dan mandor lapangan (Ucok red) yang bertanggung jawab di lapangan belum bisa di konfirmasi.
Tempat terpisah, awak media mencoba komfirmasi ke Kepala dinas PUPR Kab Labura di kantor nya tidak bisa ditemui karena jarang masuk kantor dan PPTK jalan dan jembatan ( Dedy red) yang diduga sekaligus merangkap jabatan PPK menggantikan mendiang Gunawan, Dedy sedang tugas luar terang salah satu pegawai PUPR , lalu awak media melayangkan chattingan melalui whatsapp belum membalas akan tetapi telah dilihat chatnya.
Tempat terpisah, ketua kumpulan LP3KI Wilayah Sumut Syamsuddin S memaparkan mengingat firalnya berita tentang peningkatan jalan Gunting Saga – Teluk binjai baru2 ini yang dikerjakan PT Arfa Risky Bersaudara akibat pelaksanaan peningkatan jalan tersebut dinilai tidak professional hingga merugikan masyarakat sekitar tidak bisa dilalui roda empat dan roda 2 bahkan pejalan kaki untuk membawa hasil tanaman masyarakat di karenakan memakai tanah urug pilihan yang kurang tepat.
Syamsuddin menilai, dengan pagu anggaran 39,896,106,018 yang tidak pantastis, diduga kuat sudah termasuk jembatan pintas kendaraan roda empat nyatanya di lapangan hanya jembatan darurat untuk roda dua, padahal akses jalan ini sangat penting menunjang perekonomian masyarakat yang ada di empat kecamatan di kualuh selatan, kualu hulu, kualuh Hilir dan Leidong yang ada di kabupaten labuhanbatu utara provinsi Sumatra Utara.
Lanjut, Syamsuddin minta Aparat Penegak Hukum (APH) agar memeriksa PA, PPK, PPTK, Inspektorat dan Badan Keuangan Daerah yang diduga kuat telah mencairkan anggarannya sampai 95% dan memeriksa kenapa tidak putus kontrak, LP3KI akan melayangkan surat ke semua pihak terkait.
Ros/tim
Editor : Mas bagus
