BUSER24.COM, Lombok Timur (NTB)- Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp327 miliar tidak akan menyurutkan komitmen DPRD Lombok Timur dalam memastikan program Pokir tetap berpihak pada masyarakat. Ketua DPRD Lotim, Muhammad Yusri, menegaskan pihaknya akan menyesuaikan perencanaan agar pembangunan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan tetap menjadi prioritas utama.
“Anggaran boleh berkurang, tapi semangat untuk melayani rakyat tidak boleh ikut terpangkas,” tegas Yusri,
Menurutnya, DPRD bersama eksekutif akan terus memperkuat sinergi untuk menjaga arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan visi Bupati dan program nasional seperti Menuju Indonesia Emas (MBG).
Ia menjelaskan, Pokir DPRD ke depan tidak hanya difokuskan pada infrastruktur dasar, tetapi juga penguatan sektor perikanan dan pemberdayaan UMKM. Tujuannya agar dampak ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.
“Pokir itu bukan proyek semata, tapi bagian dari cara kita memperjuangkan aspirasi rakyat,” kata Yusri.
Dalam perubahan APBD 2025, DPRD mengelola sekitar Rp30 miliar anggaran dengan rata-rata Rp200 juta per anggota. Sementara untuk 2026, DPRD siap melakukan penyesuaian agar program tetap berjalan efektif di tengah pemotongan TKD.
Kepala BPKAD Lotim, Hasni, menambahkan bahwa pemotongan TKD berlaku nasional, namun pemerintah pusat tetap menggulirkan banyak program ke daerah. “Program MBG ini salah satu contohnya, perputaran uangnya besar dan memberi efek positif untuk ekonomi lokal,” ungkapnya.Rabu (5/11)
