Beranda Kilas Berita Komisi 1 DPRD Kepulauan Meranti Lakukan Manitoring Pengawasan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Komisi 1 DPRD Kepulauan Meranti Lakukan Manitoring Pengawasan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

BERBAGI

Buser 24 com.Meranti.Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan dibidang pengawasan, Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan kunjungan Kerja ke Pemerintah Kecamatan .

Pasca Kunjungan Ke Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan  Pulau Merbau beberapa waktu lalu, terlihat kegiatan Monitoring yang dilaksanakan Komisi I ke Daerah agar Pemerintah Kecamatan hingga Pemerintah Desa mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan kedepan disegala aspek.

Disamping itu  juga dilakukan berdialog, menyampaikan persoalan serta menampung Aspirasi Masyarakat lewat Camat dan para Kepala Desa di setiap Kecamatan .

Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti kali ini dipimpin langsung oleh Pauzi, SE., M.I.Kom (Fraksi Golkar) selaku Ketua Komisi I, dan diikuti oleh jajaran Komisi I beserta staff Sekretariat DPRD. Jajaran Komisi I diantaranya ialah Boby Haryadi (Fraksi PDIP) sebagai Wakil Ketua Komisi I dan Al Amin A, S.Pd, (Fraksi PKS-Nasdem) sebagai Sekretaris Komisi I. Selain itu, Sopandi, S.Sos (Fraksi PAN), Auzir (Fraksi PKB), Khosairi, S.Hi., M.Pd.i (Fraksi PKB), Dedi Putra, S.Hi (Fraksi PPP), Dr. M. Tartib, SH., M.Si (Fraksi Gerindra), dan Darsini, S.M (Fraksi Demokrat) merupakan Anggota Komisi I DPRD.

Kehadiran Komisi I DPRD Kepulauan Meranti  di Kecamatan Rangsang Barat disambut langsung oleh Camat Rangsang Barat,  Juita Ratna Sari beserta jajaran pemerintahan Kecamatan Rangsang Barat dan para Kepala Desa di Rangsang Barat.

Dalam Kunjungan Kerja tersebut dibuka oleh Camat Rangsang Barat,  selanjutnya  sesi penyampaian tiap-tiap anggota Komisi I  dipandu oleh Ketua Komisi  dan diakhiri oleh kegiatan dialog antara Komisi I dengan Kepala Desa.

Beberapa Kepala Desa menyampaikan berbagai aspirasi, keluhan dan masukan terhadap berbagai persoalan diantaranya terkait persoalan pemerintahan, pembangunan, hukum.

Diantaranya seperti persoalan infrastrutur jalan penghubung atar desa, persoalan pengelolaan PDAM  kebutuhan air bersih, persoalan pelayanan kesehatan, pengembangan ekonomi masyarakat desa.

Komisi I secara umum menyampaikan bahwa menghimbau agar tetap menjaga sinergitas antara Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten  Kepala Desa melakukan pendataaan berbagai potensi pembangunan ekonomi masyarakat di desa serta memperhatikan dan menguasai aturan hukum yang berlaku agar terhindar dari persoalan hukum dikemudian hari.

Penyelesaian segala macam bentuk pendataan administrasi pemerintahan dipandang perlu agar pemerintah desa memiliki data yang konprehensif.

Sehingga ketika suatu saat data tersebut diminta/dibutuhkan untuk berbagai program pembangunan baik ditingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, Pemerintah Desa sudah siap. Seperti halnya Pemerintah Desa perlu mempersiapkan diri dalam menyambut program strategis pemerintah kabupaten yang diprogramkan oleh Bupati.

Dari pertemuan tersebut, Komisi I mengantongi beberapa aspirasi, keluhan, masukan dan saran dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh Camat, Kepala Desa beserta apatarur pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahannya. Selanjutnya, Ketua Komisi I, Pauzi, SE., M.I.Kom menyampaikan bahwa berbagai masukan, keluhan dan aspirasi yang disampaikan oleh Camat maupun Para Kepala Desa yang berkaitan dengan persoalan di bidang Hukum dan Pemerintahan, akan dibahas pada saat rapat kerja dengan OPD-OPD mitra Kerja Komisi.

Diakhir kunjungan, Komisi I bersama Camat dan Para Kepala Desa meninjau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Rangsang Barat yang beberapa waktu lalu telah dilaksanakan Launching Layanan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Administrasi Kependudukan oleh Bupati Kepulauan Meranti, H. Muhammad Adil, SH. Dengan melihat kondisi UPT Disdukcapil Rangsang Barat saat ini, Komisi I mendukung pembenahan fasilitas UPT dalam upaya meningkatkan pelayanan secara prima kepada Masyarakat. (zamri)