Beranda NASIONAL Dinas PMD Kabupaten Muko-Muko Rancang Perbup Tentang Pemdes

Dinas PMD Kabupaten Muko-Muko Rancang Perbup Tentang Pemdes

BERBAGI

Buser24.com, Muko-Muko :

Penyelenggaran pemerintahan desa yang baik dimulai dari perilaku, kinerja dan disiplin aparatur desa, dimana kinerja dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan optimal pastinya juga akan berdampak terhadap pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa/DPMD Kabupaten Mukomuko melalui Kabid Pemdes M Fadly, Jumat (12/3/21).

Kabid M Fadly mengatakan ” rancangan Peraturan Bupati/Perbup ini intinya nanti akan mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan teratur dan membuat tentang tugas, disiplin dan perilaku/etika aparatur. pemerintah desa juga termasuk didalamnya mengatur jam kerja reguler pada saat bulan suci ramadhan,izin cuti perangkat desa, mekanisme/aturan pemberhentian dan pengangkatan kepala desa maupun perangkat desa serta pengoptimalan fungsi Kadus dan kasi yang ada di pemdes dikabupaten mukomuko”. Ujarnya.

Kabid m Fadly juga menjelaskan” tahun ini pemerintah pusat telah memberikan perhatian lebih kepada perangkat desa dari mulai Penghasilan tetap/Siltap dan berbagai tunjangan serta Pendapatan lain yang dianggap sah oleh pemerintah ditambah Dana Desa yang masuk akan semakin membuat motivasi perangkat desa untuk lebih giat bekerja dan berharap dengan lahirnya perbup ini nanti pemdes dapat memahami tupoksinya dan pemahaman terhadap regulasi/aturan sama dari mulai tingkat desa hingga ke kabupaten sehingga kedepan Pemdes yang ada dikabupaten Mukomuko ini bisa ditata dengan baik dan teratur” harapan nya.

Kabid M Fadly juga menyampaikan” dan dalam penyusunan Rancangan peraturan bupati itu dinas PMD kabupaten Mukomuko juga melibatkan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mukomuko, sebagai narasumber yang diwakili oleh sekretaris Solihin dan Rizki yang telah memiliki pengalaman dan sudah beberapa kali study banding ke kabupaten lain terkait tentang management desa dan pemerintahan desa serta kami akan bawa rancangan ini untuk dibahas dan dikonsultasikan dengan Bagian hukum Pemkab Mukomuko” tutupnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM PENJARA) Kabupaten Mukomuko Alfian.SE mengatakan ” saat ini memang sangat perlu aturan dan regulasi yg ketat dan lebih baik lagi dalam mengatur pemerintahan desa terutama regulasi yang mengkontrol perilaku etika kepala desa dan perangkatnya karena dalam beberapa tahun belakangan ini terjadi beberapa kasus kode etik kepala desa dan perangkatnya yang belum ada penyelesaian dari instansi terkait sampai saat ini sehingga terkesan pembiaran dan saya berharap dibawah kepemimpinan Bupati dan wakilnya yang baru ini, kedepan jangan terulang lagi kasus yang sama sehingga dapat menurunkan kewibawaan pemerintah desa khususnya Pemerintah kabupaten Mukomuko” ujar Alfian.SE. (Arios)