Buser24.Com, Kota Mamuju (Sulbar) -Musim pilkada Mamuju, membuat beragam isu dengan tujuan menjatuhkan petahana terus bermunculan. Salah satunya, isu alokasi penghapusan anggaran untuk tenaga kontrak daerah.
Padahal, alokasi anggaran untuk gaji tenaga kontrak sudah disahkan dalam APBD Pokok 2020, yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamuju. Sayangnya, segelintir orang mengartikan APBD Perubahan Mamuju tidak mengakomodir gaji tenaga kontrak.
“Kalau berita bahwa teman-teman tenaga kontrak tidak dianggarkan dalam anggaran pemerintah kabupaten mamuju, saya kira berita itu, berita yang tidak benar karena di masing-masing OPD itu ada anggarannya, dan melekat di masing masing OPD” Ucap Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Budianto, usai mengikuti rapat Paripurna Pengesahan APBD Mamuju, Jumat (16/10)
Terkait belanja gaji tenaga kontrak tidak mengalami perubahan karena merupakan belanja langsung. Olehnya, pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), tidak merubah belanja tersebut, meskipun dilakukan refocusing anggaran, namun anggaran tenaga kontrak tidak diutak-atik.
“Dianggarkan dalam DPA, cuma kan memang harus dibedakan itu, antara dianggarkan dengan dalam perjalanannya nanti target pendapatan tidak tercapai, itu lain persoalannya. tapi kalau dianggarkan, ya dianggarkan. itu artinya ada niat baik dari pemerintah daerah, memperhatikan seluruh tenaga kontraknya” tambahnya.
Namun, memang karena ada target pendapatan yang belum terealisasi, maka pembayaran gaji tenaga kontrak belum dapat direalisasikan. “Insya Allah akan dibayarkan” tutupnya.
Ketua DPRD Mamuju, Aswar Anzhari Habsi, meminta agar pemerintah daerah segera membayarkan gaji tenaga kontrak, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.
“Ya kami minta agar segera dibayarkan gaji tenaga kontrak. Bagian keuangan itu harus memikirkan, agar gaji tenaga kontrak segera dibayarkan. Apalagi, sudah ditetapkan APBD perubahan,” ucap Ari (nama panggilan Ketua DPRD Mamuju), usai mengesahkan APBD Perubahan di Kantor DPRD Mamuju.
(Wl/Udin)
Editor:AS
