Pemilu 2019, Apakah Jawaban Dari Kesejahteraan ?

134
BERBAGI

BUSER24.COM,Bandar Lampung–Pistol air Uncategorized April 9, 2019 2 Minutes
Pesta demokrasi borjuasi yang akan dihelat pada 17 April 2019 kembali akan menjadi ritual lima tahunan dimana kaum borjuasi berlomba-lomba meraup suara sebanyak mungkin dengan mengobral visi-misi abstrak dan bualan janji kesejahteraan, (14/4/2019).

Sudah 7 dekade sejak proklamasi kemerdekaan RI, bahkan belasan kali pemilu diselenggarakan, namun kondisi rakyat pekerja masih saja terisap dalam kubangan kemelaratan sosial-ekonomi. Wajah rakyat Indonesia tergambar jelas dari angka kemiskinan 70 juta jiwa (versi World Bank, dikutip dari Jawapos), lebih dari 152.491 buruh menjadi korban PHK dari kurun waktu 2014-2018, 28 juta petani tidak memiliki tanah, dan sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan (Unicef, dikutip dari CNN).

Data tersebut menunjukkan bahwa sepopulis apapun penguasa, dibawah sistem kapitalisme segala visi-misi dan janji ketika kontestasi pemilu menjadi omong kosong belaka.

Disisi lain selain persoalan kemiskinan, semenjak lebih dari 20 tahun paska momentum reformasi berlalu, euphoria kemenangan demokrasi pun perlahan lenyap. Rezim penguasa terus menerus memanipulasi cita-cita demokrasi sejati yang mati-matian diperjuangkan oleh rakyat Indonesia dengan menerbitkan UU Kamnas, UU Ormas, hingga Permenristek 55/2018 yang dibuat untuk menjaga legitimasi kekuasaan rezim. Bahkan dari presiden ke presiden di era reformasi pun berpura-pura tuli dan amnesia atas tuntutan rakyat untuk mengusut tuntas kejahatan kemanusiaan di era Orde Baru, yang dibiarkan tanpa peradilan.

 

Barisan payung hitam korban kebiadaban Orde Baru yang berbaris tiap kamis pun tak pernah digubris. Ironisnya, justru aktor-aktor pelanggar HAM di masa Orde Baru duduk manis di kursi kabinet pemerintahan, tak jarang dari mereka mendapatkan jabatan politik strategis.

Momentum Pemilu tahun ini, digadang-gadang menjadi kesempatan bagi kaum muda untuk terlibat dalam pesta demokrasi. KPU telah mendaftarkan 187,1 juta pemilih yang memenuhi syarat pada daftar pemilih final—kelompok usia 17-35 tahun berjumlah 79 juta orang (42 persen) dari total pemilih terdaftar.

 

Mereka adalah kaum pelajar-mahasiswa yang terbebani biaya pendidikan mahal, kaum muda penganggur yang semakin sulit mendapat kesempatan kerja, dan sebagian besar menjadi lapisan kelas buruh muda yang dibayang-bayangi ancaman PHK. Kaum muda sesungguhnya terjebak dalam ketidakpastian nasib 5 tahun mendatang.

Mereka kembali menjadi objek lumbung suara bagi parpol dan elit borjuasi, yang coba membujuk rayu dengan janji-janji manis dan visi misi abstrak.

Namun sebagian kaum muda tidak akan termakan bualan parpol dan para politisi borjuasi. Sebagian lapisan kaum muda itu secara terorganisir menyatakan sikap untuk tidak memilih (GOLPUT) pada Pemilu 2019 mendatang, karena memang tidak punya pilihan.

Pada akhirnya, kaum muda sampai pada satu kesimpulan, jika Pemilu Borjuasi 2019 sama sekali tidak merepresentasikan kepentingan rakyat khususnya lapisan kaum muda, maka saatnya membangun kekuatan politik sendiri. Sebuah kekuatan politik alternative yang bisa membangkitkan peran rakyat menuju kemerdekaan ekonomi –politik sejati.

Hakikat dari perwujudan kekuatan politik alternatif yang dimaksud, adalah kekuatan politik yang lahir dari keinginan kuat untuk mengakhiri dominasi kekuasaan borjuasi dan bersandar pada kemandirian kelas tertindas. Artinya, tidak dengan menggantungkan harapan kepada Parpol Borjuasi dan elit-elitnya yang terbukti bangkrut secara gagasan dan moralitas politik.

Jadi sebagai protes rakyat terhadap pemilu salah satunya yaitu GOLPUT yang merupakan reaksi terhadap sistem pemili dan partai elit yang selalu menyokong agenda – agenda kapitalisme. Sudah jelas bahwa hari ini rakyat tidak bisa mentolerir lagi kebobrokan sistem yang ada saat ini dan GOLPUT adalah bentuk protes terhadap sistem yang ada. ( SMI / Amin FPII / Zainuddin FPII )

Editor: A.24