Pelaku Penambangan Tanah Puru Lubuk Besar Dijerat Hukuman Berlapis

106
BERBAGI

Buser24.com,Bangka Belitung  -H berat menanti dari pelaku perambahan dan perusakan lingkungan, inisial AZ (44) hukuman yang akan dilimpahkan kepada pelaku pidana berlapis oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pelaku kejahatan lingkungan tersebut  setelah dilakukan penyidikan hingga diketahui perbuatannya melakukan perusakan Hutan Lindung Lubuk Besar yaitu “AZ akan disidangkan atas tindak pidana perusakan lingkungan hidup berdasarkan Undang-undang perlindungan lingkungan hidup dan tindak pidana.

Diketahui sebelumnya pelaku AZ melakukan pertambangan tanpa izin dikawasan hutan dengan cara mengali dan memindahkan material yang ada di kawasan Hutan lindung, berdasarkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,” kata Kepala Penyidik Tindak Pidana Perambahan Hutan Gakkum KLHK, Supartono, dalam keterangan pers yang diterima tim Minggu,28/6/2020.

Disebutkan dalam pasal 89 ayat (1) huruf a juncto Pasal 94 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Maka atas nama AZ terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp 100 miliar.

Gakkum KLHK Wilayah Sumatera juga mengancam pelaku  dengan Pasal 98 ayat (1) dan/atau Pasal 99 ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait dengan perusakan lingkungan hidup.

Hingga pelaku atas nama AZ pun terancam kurungan penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp 10 miliar.

Tidak sampai disitu saja Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan KLHK, Sustyo Iriyono menegaskan pihaknya terus merupaya mencari pelaku keterlibatan dalam kasus ini dan juga hukuman berlapis ini dimaksudkan untuk menghukum pelaku seberat-beratnya.

“Pengenaan pidana berlapis, multidoor merupakan bersejarah dalam penegakan hukum sumberdaya alam di Indonesia. Ini merupakan awal mula melakukan pidana berlapis dengan menggunakan lebih dari satu undang-undang,” ujar Sustyo, “agar timbul efek jera bagi para pelaku dan pelaku lainnya”.

” Penerapan multidoor terus dikembangkan untuk penindakan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan lainnya, termasuk penegakan hukum tindak pidana pencucian uang”, pungkas direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan KLHK. (Tim LPLH-I)